VLADIMIR VLADIMIROVICH PUTIN (7 Oktober 1952--)
Biografi:
Vladimir Vladimirovich Putin lahir pada tanggal 7 Oktober 1952 di St Petersburg yang pada saat itu dikenal dengan nama Leningrad. Dia sebagai anak tunggal karena kedua saudaranya meninggal ketika masih kecil, yang pertama ketika lahir yang kedua karena dipteri. Sekalipun mengakui pemerintahan Komunis, Putin dibaptis berdasarkan kepercayaan Gereja Ortodoks. Ketika masa muda, sering dipanggil Putka. Ayahnya, Vladimir Spiridonovich Putin, adalah karyawan lepas dari sebuah pabrik dan meninggal pada bulan Agustus 1999. Ibunya Maria Ivanovna Putina, meninggal 6 bulan lebih awal.
Putin memiliki kemampuan yang cukup baik dalam berbahasa Inggris dan Jerman serta memiliki keterampilan dalam bela diri khususnya sambo (bela diri ala Rusia) dan judo, bukan perokok dan bukan pemabuk berat.
Vladimir Putin menikahi Lyudmila pada tahun 1958 dan memiliki dua anak Katya (1985) dan Masha (1986). Kedua duanya lahir di Dresden, Jerman dan saat ini bersekolah di sekolah internasional di Moskwa. Dia memiliki binatang peliharaan berupa seekor anjing pudel yang dipanggil Tosca. Lyudmila sendiri seorang lulusan sarjana bidang filologi pada Universitas Negeri Leningrad. Setelah lulus dia bekerja sebagai pramugari di Kaliningrad dan sekarang sebagai pengajar. Dia memiliki keterampilan dalam berbahasa Inggris, Jerman dan Spanyol.
Jabatan sebelumnya:
Ketua Komite untuk Hubungan Luar Kota Administrasi St. Petersburg
28 Juni 1991-1996
Ketua Direktorat Kontrol Administrasi Kepresidenan Rusia
26 Maret 1997-Mei 1998
Direktur FSB
25 Juli 1998 - 9 Agustus 1999
Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia
29 Maret 1999-15 November 1999
Perdana Menteri Rusia
9 Agustus 1999–7 Mei 2000
Presiden Rusia
31 Desember 1999-7 Mei 2008
Perdana Menteri:
Mikhail Kasyanov
Viktor Khristenko
Mikhail Fradkov
Viktor Zubkov
Putin menciptakan payung hukum bagi setiap kebijakan yang akan ia terapkan kelak. Ia menyebutnya sebagai ”kediktatoran hukum” (dictatorship of law). Langkah ini dimaksudkan untuk menciptakan garis kekuasaan vertikal yang berpangkal pada undang-undang federal dengan presiden sebagai pemilik otoritas tertinggi dalam sistem birokrasi kenegaraan. Hal ini menindaklanjuti ketidakseimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah yang telah berlangsung sejak pemerintahan Yeltsin.
Kebijakan-kebijakan dalam negeri:
1. Menumpas gerakan separatis Chechnya saat menjabat perdana menteri. Stabilitas dalam negeri menjadi tujuan utama dengan mengabaikan kritik atas kebijakannya yang dianggap melanggar HAM.
2. Reformasi pemerintahan/birokrasi dengan menciptakan tujuh distrik federal baru yang menjadi pusat administrasi 89 negara bagian. Distrik Federal Pusat, ibukota Moskwa; Distrik Federal Barat Daya, ibukota St Petersburg; Distrik Federal Kaukasus Utara, ibukota Rostov-na-Donu; Distrik Federal Volga, ibukota Nizhniy Novgorod; Distrik Federal Ural, ibukota Yekaterinburg; Distrik Federal Siberia, ibukota Novosibirsk; Distrik Federal Timur Jauh, ibukota Khabarovsk. Lima dari tujuh pemimpin distrik ini merupakan orang-orang dari militer dan polisi rahasia.
As has been stated, “in order to execute his constitutional rights in the regions of Russia, and to raise the efficiency of the Federal authorities and to control the accurate implementation of their decisions,” the President of the Russian Federation has significantly increased his vertical power by delegating many effective administrative tools to his representatives.
The plenipotentiary representatives have been given many responsibilities. Their main duty is supervision of the local authorities, ensuring that they act in line with the foreign and domestic policy of the central government and carrying out the decisions of federal institutions. They also advise the President on staff appointments in the regions and prepare regular reports on national security, as well as on the political, social, and economic situation in their federal district.
A December 2004 law ended the election of regional governors and republic presidents. Under the new system Russia’s president appoints these officials subject to approval by local legislatures.
3. Reformasi sistem birokrasi lama yang dilakukan Putin diikuti dengan revitalisasi institusi Kejaksaan Agung (General Prosecutor). Institusi ini akan ditempatkan di masing-masing distrik federal dan cabangnya akan ditempatkan di masing-masing wilayah. Langkah ini ditempuh untuk mendukung kinerja pejabat distrik federal dalam menanggulangi pelbagai persoalan hukum. Reformasi birokrasi dengan sendirinya telah menciptakan sebuah sistem kekuasaan hierarkis-vertikal. Reformasi ini memang menempuh cara-cara baru yang cenderung otoriter karena presiden seolah-olah tidak ingin adanya penguasa tandingan di tingkat domestik. Dengan demikian ia dapat dengan leluasa menerapkan berbagai kebijakan yang sifatnya seragam dari atas-ke-bawah.
Putin dalam pidatonya kepada parlemen pada tanggal 3 April 2001 menyebutkan bahwa rangkain reformasi birokrasi mutlak diperlukan demi terciptanya sebuah negara federal yang solid.
Untuk menciptakan pemerintahan yang solid, Putin mengajak sejumlah koleganya dari FSB, militer, dan polisi. Orang-orang ini disebut sebagai siloviki,[1] yaitu orang-orang yang memiliki kedisiplinan tinggi dan memiliki visi penciptaan stabilitas. Menurut seorang sosiolog, Olga Kryshtnaovskaya, seperti dikutip Goldman, jumlah siloviki yang menjadi staf Kremlin diperkirakan mencapai 50 sampai 70 persen. Orang-orang inilah yang mendukung setiap kebijakan Putin untuk menguatkan struktur kenegaraan dengan menerapkan pola-pola yang cenderung otoriter.
4. Bersamaan dengan reformasi birokrasi, Putin mulai mengarahkan perhatiannya pada sistem perpajakan negara. Putin merancang undang-undang perpajakan baru yang diratifikasi oleh Dewan Federal (kamar atas parlemen Rusia) tanggal 26 Juli 2000.[2] Undang-undang perpajakan baru ini menurunkan pajak perusahaan dari 4 persen menjadi 1 persen dan pajak daerah dari 12 sampai 30 persen menjadi rata 13 persen. Penetapan undang-undang perpajakan baru ini mendapat tentangan dari beberapa gubernur, salah satunya dari walikota Moskwa, Yuri Luzhkov. Luzhkov mengatakan bahwa beberapa wilayah akan kesulitan dengan tingginya pajak dan mengharapkan kemurahan hati pemerintahan pusat untuk mendistribusikan kembali secara adil.
Dengan adanya UU perpajakan baru, Putin mulai mengejar para pengusaha yang dianggap menggelapkan pajak semasa pemerintahan Yeltsin, antara lain Khodorkovsky, Mikhail Khodorkovsky[3] adalah salah satu pengusaha kaya yang pernah mendanai partai Yabloko sebesar 100 juta dolar untuk menjadi partai oposisi Partai Rusia Bersatu yang mendukung Putin. Khodorkovsky pun dengan aktif mengusulkan beberapa undang-undang yang cenderung menguntungkan perusahaannya, Yukos.[4] Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah maju dalam pemilu presiden tahun 2008 setelah Putin tidak dapat lagi ikut dalam pencalonan.
Khodorkovsky bukanlah satu-satunya pengusaha kaya yang pernah merasakan kurungan penjara. Pada tanggal 12 Juni 2000, Vladimir Gusinsky, pengusaha bidang media, ditangkap dan ditahan dengan tuduhan penggelapan pajak sebesar 10 juta dolar pada masa privatisasi media tahun 1997. Beberapa bulan kemudian, para pengusaha lain juga mulai diinterogasi dan perusahaan mereka diinspeksi oleh Kejaksaan Agung Rusia. Mereka yang diinterogasi antara lain: Vladimir Potanin, pemilik perusahaan tambang nikel Norilsk Nickel; Mikhail Fridman dan Pyotr Aven, pemilik Tyumen Oil Company (TNK) yang merupakan anak perusahaan Alfa Group; Vagit Alekerov, pemilik LUKoil; Vladimir Khadannikov, pemilik perusahaan otomotif Avtovaz; Boris Berezovsky, pemilik Aeroflot; Anatoly Chubais, pemilik perusahaan listrik Unified Energy System (UES); Roman Abramovich, pemilik perusahaan minyak Sibneft. Namun, beberapa nama lolos dari jeratan hukum akibat kedekatan hubungan mereka dengan Kremlin.
Tujuan dari pemeriksaan, penangkapan, dan penahanan para pengusaha kaya bermasalah adalah untuk memberikan efek jera kepada pengusaha lain yang memiliki aset dalam jumlah besar. Selain itu, penangkapan Khodorkovsky sebagai orang terkaya di Rusia dan sekaligus pemilik perusahaan minyak terbesar di Rusia merupakan cara pemerintah untuk meraih kepercayaan publik dan sekaligus diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat luas untuk membayar pajak. Dalam sebuah jajak pendapat pascapenangkapan Khodorkovsky, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Putin menginjak angka 80 persen dari angka sebelumnya yang juga sangat tinggi, 70 persen. Putin sendiri tampaknya menyadari bahwa besarnya pengaruh yang dimiliki Khodorkovsky terhadap parlemen dan partai oposisi suatu saat akan dapat menggoyahkan posisi Putin. Untuk itu, penangkapan Khodorkovsky sekaligus merupakan usaha Putin untuk meminggirkan lawan-lawan politiknya yang berpotensi mengganggu stabilitas kekuasaannya.
5. Renasionalisasi perusahaan negara
Proses pemeriksaan para pengusaha bermasalah diikuti dengan langkah renasionalisasi sejumlah perusahaan swasta oleh pemerintah. Salah satunya adalah kesediaan Vladimir Gusinsky menjual saham perusahaan media miliknya, Media-Most, kepada Gazprom, perusahaan gas milik negara. Di samping itu, pemerintah lewat Kementrian Hukum menyita aset dan saham Yuganskneftegaz, anak perusahaan Yukos, yang diduga menggelapkan pajak pascaprivtisasi tahun 1990-an. Mau atau tidak, Yukos bertanggung jawab atas hutang Yuganskneftegaz sebesar 7 sampai 10 juta dolar. Jika tidak, pemerintah akan menjual Yuganskneftegaz dengan harga yang murah dan tentunya merugikan Yukos. Tetapi sampai periode pertama pemerintahan Putin berakhir, proses ini belum terselesaikan. Namun, ada kecenderungan bahwa pemerintah berhasrat menguasai Yukos dan menjadikannya sebagai perusahaan minyak negara terbesar. Bersamaan dengan proses ini, pemerintahan Putin mulai membatasi tingkat partisipasi investor asing dalam bisnis dalam negeri yang berskala besar
Two other laws, respectively, legalized the sale of commercial and residential land (2 percent of Russia’s territory) and agricultural land, with the proviso that foreigners could only lease but not buy agricultural land. Foreign companies were encouraged to invest in Russian industry, and many did, from Coca-Cola and General Electric to Toyota and Daimler Chrysler.
At the same time the Putin government began a concerted campaign to assert state control over Russia’s oil industry, the economy’s main growth engine and Russia’s most important source of export income. That campaign peaked between 2003 and 2005 with the dismantling of Yukos, Russia’s largest private oil company, and the conviction and imprisonment of its owner, oligarch Mikhail Khodorkovsky. The assets of Yukos ended up in the hands of Rosneft, a state-owned oil company. State control also grew in other selected industries. Most notably, in 2006 the state-owned arms conglomerate Rosoboroneksport bought controlling interest in Russia’s largest domestic car manufacturer and a leading local producer of titanium.
6. Pengawasan terhadap kebesasan pers
Umumnya, media yang menjadi incaran pemerintah adalah media yang dimiliki oleh pengusaha kaya yang menjadi lawan politik Putin. Pada tanggal 11 Mei 2000, kantor perusahaan Media-Most di Moskwa didatangi sejumlah agen FSB dan polisi pajak atas perintah Jaksa Agung. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk menyita aset perusahaan tersebut karena diduga melakukan penggelapan pajak pascaprivatisasi tahun 1993.
Media-Most adalah perusahaan media yang dimiliki oleh Vladimir Gusinsky. Perusahaan ini membawahi beberapa media cetak dan elektronik, yaitu surat kabar harian Segodnya, majalah mingguan Itogi yang berafiliasi dengan Newsweek, radio Echo di Moskwa, dan stasiun televisi NTV. Sejumlah opini mengatakan bahwa penguasaan aset Media-Most oleh pemerintah merupakan sebuah pertanda langkah mundur bagi kebebasan pers di Rusia. Pemerintahan Putin kelihatannya akan memulai kampanye penyensoran media. Tetapi, opini lain dari pihak pemerintah menyebutkan dua alasan atas tindakan tersebut
Bersamaan dengan penyitaan aset Media-Most oleh pemerintah, Putin tetap menyatakan pembelaannya terhadap laju proses demokrasi di Rusia yang dibarengi dengan kebebasan pers.
Kebijakan-kebijakan luar negeri:
Penciptaan sistem pemerintahan terpusat dan penjagaan stabilitas ekonomi domestik merupakan kebijakan dalam negeri yang paling menentukan dalam menentukan kebijakan-kebijakan luar negeri. Putin menyebutkan: ”The independence of our foreign policy is in no doubt. The foundation of this policy is pragmatism, economic effectiveness, and priority of national task.” Dalam merumuskan kebijakan-kebijakan luar negerinya, Putin menaruh perhatian besar pada persoalan geopolitik dan sistem politik dunia multikutub.
Konsep Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia, 28 Juni 2000
1. Geopolitik di Eurasia
Geopolitik, dari kata geografi dan politik: pengusaan wilayah oleh sebuah negara yang bertujuan untuk menebar pengaruh-pengaruh ideologis terhadap wilayah tersebut. Strategi geopolitik pasca-Perang Dingin telah memasuki fase baru dalam teori dan aplikasinya dengan mulai menggabungkan bidang budaya, ekonomi, dan sosial
Hutang luar negeri Kirgistan terhadap Rusia dihapuskan oleh Putin dengan imbal balik berupa penggunaan bahasa Rusia sebagai bahasa resmi kedua di negara tersebut. Roland Dannreuther, Can Russia Sustain Its Dominance in Central Asia?, www.sdi.sagepub.com
Uzbekistan dan Turkmenistan adalah dua negara yang memanfaatkan kampanye geopolitik AS untuk mendekatkan hubungannya dengan Barat.
Rusia menciptakan kerjasama-kerjasama baru dalam bentuk dan ukuran yang lebih spesifik dengan beberapa negara anggota CIS. Contohnya adalah pembentukan ”Kelompok Empat” yang terdiri atas Rusia, Belarusia, Kazakstan, dan Kirgistan. Hal ini bertujuan untuk mempersingkat dan memperkuat jalur diplomasi dengan ketiga tersebut yang cenderung untuk selalu terikat dengan Rusia.
Secara umum, Rusia memanfaatkan ketergantungan energi dan transportasi negara-negara Asia Tengah terhadap Rusia sebagai alat untuk menaikkan posisi tawar Rusia dalam membangun hubungan bilateral.
Pemerintahan Putin juga mempromosikan kehadiran dan kemampuan Rusia sebagai penjamin stabilitas di kawasan. Hal ini tercantum dalam Konsep Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia yang dirilis Putin. Rusia tetap memandang CIS sebagai fokus utama perluasan pengaruhnya. Pemerintahan Putin juga mempergunakan isu terorisme internasional yang didominasi wacana Islam radikal/fundamentalis dan isu Perang Chechnya sebagai alat untuk memperkuat dominasinya. Sebagian besar negara Asia Tengah lebih mementingkan keamanan negara masing-masing dan wilayah dibading isu-isu lain
Eurasia adalah bentangan wilayah yang meliputi daerah kekuasaan Uni Soviet. Rusia pasca-Soviet tetap menjaga keutuhan wilayah ini dengan membentuk CIS (Commonwealth Independent States), yang anggotanya merupakan negara-negara eks-Uni Soviet, kecuali tiga negara Balkan (Latvia, Estonia, dan Lithuania) dan Georgia. Hegemoni Rusia di wilayah ini diperlukan kerana wilayah ini berfungsi sebagai wilayah penyangga (buffer zone) untuk mengantisipasi kemungkinan buruk terjadinya serangan oleh AS dan sekutunya di NATO. Selain faktor keamanan, daerah ini juga menguntungkan secara ekonomis. Wilayah Asia Tengah, Kaukasus, dan laut Kaspia merupakan tiga daerah yang kaya akan cadangan minyak bumi dan gas. Hal ini juga yang membuat AS begitu gencar mendekati negara-negara eks-Soviet di tiga wilayah ini.
2. Sistem Politik Dunia Multikutub
Memandang AS sebagai rival utama
Menegaskan kembali pengaruh di kawasan/Eurasia
Menegaskan kembali eksistensi Rusia sebagai anggota peradaban dunia, setelah runruhnya Soviet.
Bentuk kebijakan:
Memberikan dukungan moral kepada Bush pascaperistiwa 11 September. Putin mendukung perang terhadap terorisme internasional sekaligus sebagai pembenaran terhadap aksi penumpasan separatis Chechnya. Putin juga membuka lalu lintas udara bagi aktivitas penumpasa terorisme.
Bergabung dengan OKI, ASEAN, APEC, G-8.
Mengundang Mahmoud Ahmadinejad ke Rusia untuk membicarakan isu nuklir dan persenjataan, sementara AS dan sekutunya menentang pengembangan nukir Iran.
Mengundang Pevrez Musharaf untuk kemungkinan kehadiran Rusia sebagai penengah isu Kashmir.
Menolak invasi AS ke Irak pada Maret 2003, yang juga didukung Jerman dan Perancis. Rusia berpandangan bahwa isu Irak lebih baik diselesaikan oleh DK PBB.
[1] Marshall I. Goldman, Putin and the Oligarchs, Foreign Affairs edisi November/Desember 2004.
[2] Russia Watch, No. 2, Agustus 2000, www.ksg.harvard.edu/bcsia/ sdi Diakses tanggal 1 Oktober 2006. Penurunan pajak perusahaan dari 4 persen menjadi 1 persen merupakan cara pemerintah untuk merayu para pengusaha agar mau membayar pajak. Sedangkan pajak daerah yang menjadi rata 13 persen cenderung merugikan daerah-daerah dengan pemasukan rendah. Hal inilah yang menjadi perhatian Luzhkov.
[3] Khodorkovsky merupakan pemilik 78 persen set perusahan Yukos yang dibeli dengan harga yang sangat murah, sekitar 310 juta dolar dari harga sesungguhnya sekitar 5 miliar dolar. Pada saat bersamaan, Boris Berezovsky mendapatkan perusahaan raksasa minyak lain, Sibneft, seharga 100 juta dolar dari harga yang sesungguhnya sekitar 3 miliar dolar. Marshall I. Goldman, Putin and the Oligarchs, Foreign Affairs edisi November/Desember 2004.
[4] Kepemilikan Khodorkovsky atas Yukos diawali dengan langkah kelalaian pemerintahan Yeltsin dalam mengelola privatisasi dan kecermatan Khodorkovsky membaca situasi perekonomian Rusia tahun 1990-an. Khodorkovsky mengawali karirnya dalam bidang bisnis di penghjung tahun 1980-an dengan mendirikan kafe, diskotik, dan toko kebutuhan sehari-hari. Khodorkovsky kemudian mendirikan bank swasta pertama di Rusia, Menatep. Menatep berhasil membeli dari masyarakat voucher dalam jumlah besar yang diberikan pemerintah kepada masyarakat umum. Ia perlahan-lahan menguasai saham Yukos. Bersamaan dengan itu, Menatep memberikan pinjaman kepada pemerintah untuk melunasi hutangnya kepada masyarakat lewat penjualan GKO dan OFZ, sambil berharap kas negara tidak akan pernah bertambah dari pembayaran pajak. Khodorkovsky menyadari bahwa masyarakat tidak akan membayar pajak dan pemerintah tidak akan mampu melunasi hutangnya kepada Menatep. Khodorkovsky kemudian tetap membayar kewajibannya secara wajar pada masa itu. Tetapi, pemerintah ternyata tidak mampu melunasi hutangnya kepada Menatep. Akhirnya, sebagai imbal balik, Khodorkovsky dapat menguasai Yukos dengan mengeluarkan uang sejumlah 300 juta dolar dari harga yang sesungguhnya sekitar 3 sampai 5 miliar dolar. Marshall I. Goldman, The Yukos Affair, Current History edisi Oktober 2004.
No comments:
Post a Comment