BAB I
PENDAHULUAN
Revolusi yang terjadi diakhir dekade abad ke 20 telah membawa kehancuran Uni Soviet yang telah di bangun selama lebih kurang tujuh dasawarsa. Masa transisi yang di hadapi pasca Uni Soviet hingga saat ini merupakan proses menuju kelahiran kembali Rusia sebagai kejayaan masa Imperium Rusia.
Dalam masa transisi ini banyak hambatan yang di lalui oleh bangsa Rusia dalam tujuannya merealisasikan demokrasi di negarannya. Hambatan tersebut terlihat dari segi historis, geografis, politik, hingga hambatan krisis dan partisipatif dari dalam intern Rusia terutama dalam benturan antara budaya dengan nilai-nilai tradisi Rusia. Transisi demokrasi di Rusia yang lambat juga di kaitkan karena ketidaksiapan masyarakatnnya dalam merealisasikan demokrasi di Rusia secara utuh.
Pembaharuan dan perubahan yang pada mulannya di maksudkan untuk memajukan Uni Soviet justru menyebabkan runtuhnya Uni soviet. Perubahan dari Uni Soviet menjasi Federasi Rusia tidaklah semudah yang di bayangkan banyak orang. Terdapat banyak perombakan yang di lakukan, di mulai dari system pemerintahan dan perundang-undangannya, konflik antara masyarakat Rusia dikarenakan terdapat sebagian masyarakat yang masih belum siap dengan perubahan system. Pemerintahan Rusia secara total yang dulunya Komunis menjadi Republik.
Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memaparkan perubahan dan reformasi sosial yang terjadi pasca Uni Soviet, awal mulanya, faktor-faktor yang menjadi latarbekalang terjadinya reformasi, hingga dampak yang di timbulkan oleh perubahan Uni Soviet menjadi Federasi Rusia. Dan konflik sosial yang terjadi dalam struktur sosial masyarakatnnya.
Makalah ini ditulis dengan menggunakan system penulisan dengan sumber referensi menggunakan studi kepustakaan.
BAB II
ISI
PERUBAHAN DAN REFORMASI SOSIAL PASCA UNI SOVIET
MENUJU FEDERASI RUSIA
Keruntuhan Uni Soviet membawa dampak yang besar bagi bangsa Rusia. Setelah memproklamirkan diri sebagai Federasi Rusia, bangsa Rusia mengalami banyak transisi dalam masyarakat maupun kenegaraannya. Perbedaan ideologi yang di gunakan pada masa Uni Soviet yang tertutup dan dalam masa transisinya menuju Negara demokrasi memaksa Rusia dalam hubungan Internasional untuk beradaptasi pada dunia yang lebih modern dan terbuka.
Awal mula bangsa Rusia yang memiliki ciri pemerintahan yang otoritarian sejak zaman Tsar pada masa Imperium Rusia masih berlanjut hingga masa Uni Soviet. Pada zaman Imperium Rusia, Tsar di anggap sebagai pelindung Gereja maka pada masa Uni Soviet partai yang menjadi penentu yang memerintah rakyatnya dan dalam hal ini di pegang oleh sekjen partai itu sendiri. Perwujudan dari otoritarian yang berlangsung secara berabad-abad di Rusia memiliki dampak yaitu membiasakan budaya mereka pada ketidakterbukaan dan kebijakan-kebijakan represif. Namun, setelah runtuhnya Uni Soviet dapat di simpulkan merupakan kegagalan dalam pemerintahan otoritarian tersebut.
Dilatarbelakangi oleh faktor historis, politis, dan geografis seperti wilayah Rusia yang luas dan berada pada posisi marginal Eropa, adanya keberagaman sosial budaya, keterbelakangan masyarakatnya, serta peran tanggung jawab politisnya, telah menjadi alasan bagi pemerintah Rusia untuk menggunakan system pemerintahan yang otoritarian, sistim pemerintahan Tsar Rusia juga dipengaruhi oleh gagasan budaya Rusia, yaitu yang pertama Norad bogonesti yakni individu mempunyai dari para bangsawan, elite agama, dan kaum borjuis di dewan perwakilan, kedua Sabornost yakni kebersamaan setiap anggota masyarakat untuk membantu Negara, dan yang ketiga Zemsky Sabor yakni adanya hak khusus keempat Zemstvos yakni model atau bentuk pemerintahan lokal. Model pemerintahan Rusia itu kemudian diambil alih oleh pemerintahan Komunis Uni soviet dengan struktur birokratisnya.
Model pemerintahan Rusia itu kemudian diambil alih oleh pemerintahan Komunis Uni soviet dengan struktur birokratisnya. Transisi demokrasi Rusia menjadi krusial sebab munculnya keberagaman antara elite. Pada masa itu bermunculan kelompok elite politis, seperti garis keras-konservatif, ultranasionalis, reformis, radikal, dan golongan moderat. Idealnya golongan moderat dapat berperan mengatur dan menjadi kelompok negosiator bagi kelompok garis keras untuk dapat memasuki dan memahami kedudukan mereka pada masa transisi. Dengan tidak adanya tanda-tanda kompromi dari tiap-tiap kelompok, menyebabkan transisi demokrasi menjadi terhambat.
Dalam sejarah Rusia abad ke-20, Gerakan pro demokrasi sudah muncul pada awal tahun 1970-an tetapi di larang pada tahun 1980-an. Pada akhir 1980-an, gerakan tersebut kembali muncul pada masa pemerintahan Gorbachev bersamaan dengan program Perestroika (restruturisasi), Glasnost (keterbukaan) dan Demokratiya yang sedang di sosialisasikan. Dalam hal ini keterbukaan fokus utamanya dibidang politik, dan restrukturisasi di bidang ekonomi. Selain Perestroika (restruturisasi), Glasnost (keterbukaan) terdapat pula kebijakan mengenai demokratisasi politik dan “new thinking” (pemikiran baru) terhadap kebijakan luar negeri.
Gorbachev menolak ide dasar Leninisme, sehingga muncul ide dasar Reformasi adalah perfection of socialism atau penyempurnaan kembali sosialisme melalui interpretasi baru sesuai dengan keadaan. Reformasi yang di lakukan oleh Gorbachev membawa reaksi yang berbeda-beda yaitu Gorbachev dianggap menjadi pahlawan bahkan penyelamat dunia bagi Amerika Serikat dan sekutunya, sedangkan secara domestik reformasi tersebut mendapat reaksi yang betlawanan. Di satu sisi Gorbachev mendapat dukungan dari kalangan intelegentsia dan kekuatan rakyat, kaum intelegentsia menyambut upaya membebaskan penjara sensor dan liberalism pemikiran. Sementara bagi rakyat, mereka mendapatkan harapan baru setelah represi panjang rezim komunisme yang berakhir dengan stagnasi ekonomi.
Seiring dengan reformasi tersebut, Uni Soviet menghadapi resistansi dari negara-negara bagiannya yang menuntut kemerdekaan yang di awali dengan pembentukan otonomi dan berujung dengan tuntutan pemisahan diri atau merdeka menjadi Negara Independen yang melatarbelakangi runtuhnya Uni Soviet.
Adanya keinginan masyarakat Rusia yang ingin melepaskan diri dari pemerintahan komunis dan beralih pada system demokrasi semakin berkembang, di tambah dengan runtuhnya Uni Soviet pada tanggal 25 Desember 1991 Rusia memasuki kehidupan yang baru yaitu tatanan Negara Federasi Rusia yang di jalani secara bertahap. Proses perubahan masyarakat Rusia menuju demokrasi terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, seperti tampak pada bidang ekonomi, hukum, politik ketatanegaraaan, sosial dan budaya. Dalam bidang ekonomi terjadi perubahan dari system terpusat kepada system pasar terbuka (pasar bebas). Dalam bidang hukum dan politik ketatanegaraan terjadi perubahan dari system penunjukan kepada system pemilihan anggota parlemen. Dalam bidang sosial budaya terjadi perubahan dari yang bersifat tertutup menjadi terbuka.
Proklamasi Rusia ini adalah suatu kejutan yang tidak terduga, Rusia menjadi sebuah Negara yang luasnya sepertiga Uni Soviet, setengah jumlah penduduknya menguasai Uni Soviet yang beribukota di Moskow. Pada tahun 1990 hampir semua Negara bagian Uni Soviet menyatakan kemerdekaannya bahkan banyak pemerintah lokal dan republik di 15 negara bagian itu yang menyetujui hukum privatisasi yang lebih liberal daripada yang berlaku secara nasional (Uni Soviet). Lebih jauh dapat di lihat adanya kerenggangan hubungan antara Moskow dan beberapa republik yang berkaitan dengan perusahaan-perusahan milik Negara.
Peristiwa disintegasi Uni Soviet menjadi tonggak runtuhnya ideology Komunisme. Proses ke arah disintegrasi ini melibatkan banyak faktor diantarannya stagnasi ekonomi yang di coba di atasi dengan perestroika, dan juga stagnasi politik yang di atasi dengan glasnost. Dan hasilnya Perestroika gagal dan glasnost berhasil. Sehingga dampaknnya adalah terjadi kebebasan dan keterbukaan yang luas, sementara kondisi ekonomi tetap memburuk. Situasi ini membangkitkan faktor etnonasionalisme yang tidak diperhitungkan oleh Gorbachev di masa awal reformasinnya hingga kemundurannya pada tahun1991. Faktor ini semakin mencuat ke permukaan seiring dengan gelombang kebebasan dan lemahnya control pusat yang selama rezim komunis selalu sentralistik.
Pada 12 Desember 1993 masyarakat Rusia membentuk konstitusi baru yang memperlihatkan adanya perbedaaan dengan konstitusi model Uni Soviet (otoritarian-totalitarian). Perbedaan konstitusi baru ini terlihat dari adanya konsepsi yang bersifat demokratis yaitu yang sebagian isinya mengangkat nilai hak-hak individu dalam masyarakat ketingkat yang lebih proporsional di bandingkan dengan konstitusi yang lama. Hal ini terlihat dari konstitusi Uni Soviet tahun 1977 yang hanya menjelaskan tiga pasal mengenai hak individu, sedangkan dalam konstitusi Federasi Rusia yang menjelaskan sebanyak 30 pasal.
Banyak perubahan yang terjadi pada masa transisi dari masa pasca Uni Soviet menuju Federasi Rusia dalam aspek kehidupan sosial. Beberapa isu yang di ajukan dalam konsepsi baru dalam tatanan masyarakat Rusia seperti Liberalisme, HAM, Demokrasi, Kapitalisme, Pasar Bebas, Masyarakat Terbuka, Pluralisme, dan Negara Hukum. Dalam hal politik dan pemerintahan, pihak-pihak yang pernah berkuasa seperti anggota Politbiro dan para aparatchik-birokrat dari partai komunis masih dapat memiliki kekuasaan yaitu dengan menyesuaikan status quo dengan situasi transisi yang sedang berjalan. Pada masa transisi tersebut Negara masih mengontrol aktivitas media massa, organisasi politik dan lembaga keagamaan.
Dalam struktur sosial di Rusia terdapat kelas sosial yang dinamakan nomenklatura yang ada pada masa Uni Soviet sudah berkuasa. Nomenklatura adalah sekelompok kecil atau kelompok elite dari anggota partai Komunis yang memliki hak istimewa. Nomenklatura juga membentuk struktur elite dari yang tinggi sampai yang tererndah. Dahulu pada nomenklatura adalah para pejabat Uni Soviet dan kelompok birokrat pemerintah, seperti politburo, aparat Negara, para birokrator tingkat tinggi dan para birokrator menengah ke bawah. Mereka adalah orang-orang yang memegang peranan strategis dalam menjalankan kebijakan pemerintah.
Bagi mereka perestroika dan demokrasi merupakan ancaman terhadap segala hak istimewa yang mereka dapati sebelumnya. Dalam era transisi demokrasi muncul kelompok baru yang di kenal sebagai kelompok oligarki pengusaha yang kemudian dikenal sebagai orang kaya baru. Contohnya kaum oligark seperti Mikhail khodorkovsky, Vladimir Gusinsky, Vladimir Potanin, Boris Berezovsky dan lain-lain. Pada masa transisi kelompok oligarki jumlahnya lebih sedikit, akan tetapi pengaruh dan perannanya hampir sama dengan pendahulunya. Mereka bersinergi dengan para elite partai dan pemerintah. Mobilitas sosial dapat di katakan sulit berkembang di Rusia, sebab masih bersifat tertutup. Masyarakatnya masih memanfaatkan hubungan dan jaringan patron dan klien.
Dalam kondisi sosial masyarakat dalam transisinya muncul konflik antara setara yaitu antara pemimpin (patron) yang menawarkan kebaikan, pekerjaan, dan perlindungan kepada klien dan pengikutnya (klien)yang menawarkan dukungan politik dan penghormatan kepada patron. Hal inilah yang menimbulkan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme berkaitan dengan sejarah historis struktur sosial masyarakat Rusia yang tertutup.
Hampir di dalam setiap Negara proses transisi demokrasi di lakukan secara berhahap yaitu tahap pertama transformasi (reformasi terjadi ketika elite yang berkuasa mempelopori proses perwujudan demokrasi), tahap kedua replacement (terjadi ketika kelompok oposisi mempelopori proses perwujudan demokrasi dan rezim otoriter tumbang atau digulingkan), tahap ketiga tranplacement (terjadi apabila demokratisasi terutama merupakan hasil tindakan bersama kelompok pemerintah dan kelompok oposisi). Namun pada kenyataannya perbedaan antara teori demokrasi dan kenyataan di lapangan sangat berbeda seperti juga transisi demokrasi yang terjadi di Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet, demokrasi yang di bentuk dari dalam lebih banyak berhasil demokrasi yang di bentuk dari luar sebab demokrasi dari luar tidak memperhitungkan faktor-faktor etnosentris yang sangat berpengaruh dan upaya transisi perubahan dan reformasi sosial untuk merealisasikan demokrasi di Rusia masih berjalan di Rusia hingga saat ini.
BAB III
KESIMPULAN
Runtuhnya Uni Soviet dan ideologi komunisme yang kurang lebih selama tujuh dasawarsa berkuasa di Rusia, saat ini telah kehilangan makna eksistensinya dalam kehidupan masyarakat Rusia, meskipun begitu nilai-nilai komunis itu masih berbekas. Masa runtuhnya Uni Soviet, Rusia memasuki kehidupan yang baru yaitu tatanan Negara Federasi Rusia yang di jalani secara bertahap. masyarakat yang menginginkan perubahan dalam waktu cepat dan lainnya menginginkan dalam waktu yang bertahap yang menyebabkan lemahnya system demokrasi, ketidakpastian hukum, ketidakstabilan pada bidang ekonomi dan politik yang berdampak ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Pada masa transisi demokrasi pemberian kesempatan kepada rakyat di Rusia bisa di katakan belum berjalan dengan baik.
Peristiwa disintegasi Uni Soviet menjadi tonggak runtuhnya ideology Komunisme. Reformasi Perestroika gagal dan glasnost berhasil, dampaknnya adalah terjadi kebebasan dan keterbukaan yang luas, sementara kondisi ekonomi tetap memburuk. Situasi ini membangkitkan faktor etnonasionalisme yang tidak diperhitungkan oleh Gorbachev di masa awal reformasinnya hingga kemundurannya pada tahun1991. Faktor ini semakin mencuat ke permukaan seiring dengan gelombang kebebasan dan lemahnya control pusat yang selama rezim komunis selalu sentralistik.
Banyak perubahan yang terjadi pada masa transisi dari masa pasca Uni Soviet menuju Federasi Rusia dalam aspek kehidupan sosial. Beberapa isu yang di ajukan dalam konsepsi baru dalam tatanan masyarakat Rusia seperti Liberalisme, HAM, Demokrasi, Kapitalisme, Pasar Bebas, Masyarakat Terbuka, Pluralisme, dan Negara Hukum yang sampai saat ini terus di upayakan sebagai upaya dalam mewujudan transisi demokrasi yang terjadi di Rusia.
Pada kenyataannya perbedaan antara teori demokrasi dan kenyataan di lapangan sangat berbeda, seperti juga transisi demokrasi yang terjadi di Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet. Demokrasi yang di bentuk dari dalam lebih banyak berhasil daripada demokrasi yang di bentuk dari luar karena adanya benturan budaya.
DAFTAR PUSTAKA
1. Fahrurodji, A.2005.Rusia Baru menuju Demokrasi : Pengantar Sejarah Dan Latar Belakang Budayanya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
2. Alkatiri, Jeffry. 2007.Transisi Demokrasi di Negara Rusia:Analisis Perlindungan HAM 1991-2000.
No comments:
Post a Comment